Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Sengketa PHPU Wali Kota Sabang Lanjut ke Sidang Pembuktian
    Polkum | 1 tahun lalu
    Sengketa PHPU Wali Kota Sabang Lanjut ke Sidang Pembuktian

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan daftar perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah yang akan berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Salah satu kasus yang masuk dalam daftar tersebut adalah sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Sabang yang diajukan oleh pasangan calon (Paslon) Ferdiansyah - Muhammad Isa.

  • KIP Umumkan Pendaftaran Bapaslon Walkot dan Wawalkot Sabang Pilkada 2024
    Polkum | 2 tahun lalu
    KIP Umumkan Pendaftaran Bapaslon Walkot dan Wawalkot Sabang Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Sabang - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Walkot dan Wawalkot) Sabang.

  • Muhammad Balia Mendaftar sebagai Calon Wali Kota Banda Aceh
    Polkum | 2 tahun lalu
    Muhammad Balia Mendaftar sebagai Calon Wali Kota Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh menjadi saksi langkah politik Muhammad Balia pada Selasa, 30 Juli 2024. Pria yang dikenal sebagai aktivis dayah ini secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Banda Aceh.

  • Khairul Amal Bacalon Wali Kota Banda Aceh Siapkan Solusi Atasi Pengangguran
    Berita | 2 tahun lalu
    Khairul Amal Bacalon Wali Kota Banda Aceh Siapkan Solusi Atasi Pengangguran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menghadapi tingginya angka pengangguran di Banda Aceh, bakal calon Wali Kota Banda Aceh, Khairul Amal, menyiapkan sejumlah strategi untuk membuka lapangan kerja baru. Ketua Majelis Perwakilan Wilayah (MPW) PKS Aceh ini berencana menggenjot sektor UMKM dan investasi di bidang wisata serta industri pengolahan.

  • MK Tolak Judicial Review, Prajurit TNI Aktif Tak Boleh Isi Posisi PJ Gubernur/Bupati/Walkot
    Nasional | 4 tahun lalu
    MK Tolak Judicial Review, Prajurit TNI Aktif Tak Boleh Isi Posisi PJ Gubernur/Bupati/Walkot

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Marani dkk soal judicial review UU Pilkada. Namun demikian, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024.